Save Our Soccer: Pengurus PSSI Jangan Rangkap Jabatan dan Langgar Statuta

Save Our Soccer: Pengurus PSSI Jangan Rangkap Jabatan dan Langgar Statuta

Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, punya perhatian besar terhadap reformasi tata kelola sepak bola nasional. Jokowi tercatat sebagai satu-satunya Presiden yang dalam rentang setahun, tujuh kali hadir di lapangan sepak bola. Membuka Piala Kemerdekaan, Piala Presiden I, Piala Jenderal Sudirman, Piala Bhayangkara, dan kini Piala Presiden II. Dia juga hadir menyaksikan laga kandang semifinal dan final Piala AFF 2016.  Harapannya, tentu sepak bola Indonesia kembali kepada marwahnya: berprestasi dan mengangkat harkat martabat negeri.   

“Kita harus mampu mendapatkan kebanggaan sebagai bangsa melalui cabang olahraga rakyat: sepak bola,” begitu pidato Jokowi saat membuka Piala Jenderal Sudirman. "Reformasi tata kelola sepak bola Indonesia harus total. Ada sesuatu yang salah yang harus kita betulkan, sesuatu yang keliru yang harus kita perbaiki,” kata Jokowi. "Tidak akan lahir pemain besar dan Tim Nasional yang berprestasi di dalam pengelolaan sepak bola yang amburadul."

Pesan Jokowi menjadi pekerjaan rumah buat PSSI baru yang dipimpin Letjen Edy Rahmayadi. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) itu harus benar-benar fokus mereformasi sepak bola nasional yang terpuruk dan ambruk dalam 20 tahun terakhir. Sesuai dengan visi dan misinya: PSSI yang profesional dan bermartabat, Edy harus berani melakukan terobosan besar. Salah satunya, terkait rangkap jabatan di Komite Eksekutif PSSI.

Sudah menjadi rahasia umum, 15 Komite Eksekutif (Exco) yang ada saat ini rangkap jabatan yang berpotensi terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) saat mengambil keputusan. Maklum, selain menjadi exco, banyak juga yang menjabat sebagai Presiden dan CEO Klub serta Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov).  Sebut Wakil Ketua Umum Joko Driyono (CEO PT Liga dan PT GTS), Iwan Budianto (CEO Arema Cronus), Yoyok Sukawi (CEO PSIS Semarang), Pieter Tanuri (Presiden Klub Bali United), Condro Kirono (Presiden klub Bhayangkara FC). Sementara Johar Lin Eng (Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah), Gusti Randa (DKI Jakarta), Dirk Soplanit (Maluku), Yunus Nusi (Kalimantan Timur).

“Semua pengurus inti PSSI harus fokus agar bisa menjalankan cita-cita reformasi tata kelola sepak bola nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi dan juga visi PSSI Profesional dan bermartabat yang diusung Letjen Edy Rahmayadi,” kata Akmal Marhali, Koordinator #SOS (Save Our Soccer). “PSSI juga harus dikembalikan ke makna singkatannya: PSSI (Profesional-Sportif-Sehat-Integritas). Ini penting untuk kita jaga bersama. Rangkap jabatan akan membuka konflik kepentingan dalam pengambilan-pengambilan keputusan penting untuk sepak bola nasional,” Akmal menambahkan.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) #SOS, melihat potensi konflik kepentingan sangat besar bila para exco tak melepas jabatannya di klub dan asprov. Bagaimana misalnya, Yoyok Sukawi (CEO PSIS) dan Johar Lin Eng (Ketua Asprov PSSI Jateng) mengambil keputusan terkait kasus tragedi Sepak Bola Gajah (TraGajah) yang melibatkan PSIS dan PSS yang berada di bawah “kekuasaannya”. Kedua tokoh ini sejatinya paham betul kasus “penistaan sepak bola” itu. Bisa jadi ada konflik batin yang terjadi saat Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi bersama Exco mengambil keputusan pengampunan kepada 13 pemain, pelatih, ofisial PSIS dan 10 dari PSS pada 10 Januari 2017.

“Bila mereka benar-benar ingin berjuang mereformasi sepak bola, sejatinya secara etika mereka legowo tak rangkap jabatan. Exco PSSI adalah jabatan tertinggi. Seharusnya mereka melepas baju klub dan asprov untuk kepentingan yang lebih besar. Rangkap jabatan tak akan bisa membuat orang fokus dalam bekerja,” kata Akmal. “PSSI harus diisi mereka yang punya karakter “NABI” (Netral, Aktif, Berani, dan Integritas). PSSI tidak bisa lagi dikelola secara sambilan bila ingin ada perubahan. SOS menunggu ketulusan hati mereka yang rangkap jabatan untuk melepas salah satu posisinya,” Akmal menambahkan.

BALADA IWAN BUDIANTO

Selain soal rangkap jabatan, PSSI juga harus hati-hati dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai menabrak aturan. Baik itu, Statuta FIFA, AFC, maupun Statuta PSSI sendiri. Pasal 9 Statuta PSSI, menegaskan “Badan dan Ofisial PSSI harus menaati Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, keputusan-keputusan dan Kode Etik FIFA, AFC dan PSSI dalam kegiatannya.” Melanggar aturan, bisa berujung sanksi FIFA.

Kebijakan PSSI mengganti posisi Iwan Budianto dari Wakil Ketua Umum PSSI menjadi Kepala Staf Ketua Umum, misalnya. Ini jelas-jelas melanggar Statuta PSSI Pasal 34 tentang Komposisi Komite Eksekutif. Dalam pasal 1 dijelaskan “Komite  Eksekutif terdiri dari 15 anggota:1 (satu) Ketua Umum; 2 (dua) Wakil Ketua Umum; 12 (dua belas) anggota.”

Posisi Iwan Budianto tidak bisa serta merta diganti menjadi Kepala Staf Ketua Umum karena saat di Kongres statusnya dipilih sebagai Wakil Ketua Umum. Iwan bisa berganti posisi menjadi Kepala Staf Ketua Umum hanya dengan alasan tertentu: misalnya, mengundurkan diri, dipecat, sakit tetap, atau meninggal dunia.

“Artinya, Iwan harus mundur dulu sebagai Wakil Ketua Umum PSSI bila beralih tugas sebagai Kepala Staf Ketua Umum yang dalam Statuta PSSI pasal 34 tidak ada ketentuannya terkait posisi tersebut,” kata Akmal. “Bila dipaksakan menjadi Kepala Staf Ketua Umum tanpa melepas posisi Wakil Ketua Umum yang dipilih saat Kongres ini jelas melanggar Statuta,” Akmal menambahkan.

Belakangan, pria kelahiran Malang, 24 Januari 1974 ini menjadi buah bibir. Bahkan, ceritanya bisa dibilang seperti sebuah balada. Selain digeser dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum menjadi Kepala Staf Ketua Umum, mantan manajer Persik Kediri itu juga sempat disebut akan menjabat sebagai CEO PT Liga Indonesia Baru. Untungnya, pernyataan itu langsung diralat PSSI sendiri. IB, begitu biasa disapa, bukan dirancang sebagai CEO PT Liga Indonesia Baru, tapi hanya sebagai Ketua Panitia Piala Presiden. Belakangan, Iwan baru saja ditunjuk sebagai Ketua Komite Adhoc Reformasi Sistem dan Tata Kelola Keanggotaan lewat SK yang ditandatangani Ketua Umum Edy Rahmayadi, 29 Januari 2017. Iwan didampingi Johar Ling Eng sebagai Wakil Ketua di Komite Adhoc tersebut dengan anggota Gusti Randa, Dick Soplanit, Yunus Nusi, Muhazam, Herdiyat, Vicky Gandae, Budiman Dalumente, dan Sita Saraswati.

“Entah apa yang sedang dirancang Ketua Umum PSSI dan Komite Eksekutif dengan menggonta-ganti posisi Iwan. Ini semua harus diperjelas agar tak ada kerancuan yang berujung pelanggaran Statuta PSSI,” Akmal mengungkapkan.

Yang menarik lagi adalah pernyataan Ketum PSSI, Edy Rahmayadi, saat ikrar wasit Piala Presiden 2017. Iwan sebagai Ketua Panitia disindir terkait suap wasit dan kemudian dijawab dengan pernyataan Insya Allah tak akan melakukan lagi. Sindiran yang menjadi viral karena publik sepak bola Indonesia sangat tahu bagaimana suap wasit, match fixing serta permainan bandar judi telah merusak sendi-sendi sepak bola nasional.  Meskipun pernyataan itu kemudian diralat Edy dan Iwan, tapi ini bisa menjadi pintu masuk untuk memerangi suap, judi, dan match fixing di sepak bola Indonesia.

“Sejatinya itu bukan sindiran, tapi fakta di lapangan yang Ketua Umum PSSI sebenarnya sudah tahu penyakit ‘kanker’ tersebut. Soal pemberantasan suap, match fixing, dan judi bola bukan lagi rahasia umum. PSSI saat ini harus berkomitmen untuk memeranginya sebagai bagian utama dari reformasi tata kelola sepak bola Indonesia dan juga menjalankan visi misi PSSI Profesional dan Bermartabat,” Akmal mengungkapkan. “Pintunya sudah dibuka lewat sebuah sindiran. Tinggal bagaimana PSSI fokus menanganinya. Masyarakat menunggu PSSI mengungkap kasus-kasus yang merusak hakikat fair play dan sportivitas sepak bola tersebut,” Akmal menambahkan.

Komentar

Baca Juga