[OPINI] Dualisme Persikad: Mendudukkan Perkara, Menjernihkan Prahara

[OPINI] Dualisme Persikad: Mendudukkan Perkara, Menjernihkan Prahara

Oleh: Fakhri Aziz Humaidi

Sengketa dualisme klub bukan lagi barang baru dalam sejarah persepakbolaan Indonesia. Beragam persoalan dapat menjadi faktor pemicu sengketa yang bersumber dari aksi saling klaim atas kepemilikan sah suatu klub ini. Mulai dari perpecahan internal manajemen, permasalahan finansial klub, sengketa jual beli saham kepemilikan, bahkan hingga alasan yang paling cukup memprihatinkan: terjadinya dualisme penyelenggara kompetisi. Sengketa seperti ini menjangkit tidak hanya klub-klub di kasta kedua yang seringkali tersandera stereotipe sebagai klub yang rawan diperjualbelikan karena daya dukung finansial yang tidak stabil, justru dualisme mengemuka dan menjadi perhatian publik ketika klub-klub kasta tertinggi seperti Arema Malang, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya mengalami persoalan serupa.

Tentu kita masih ingat, bagaimana dualisme penyelenggaraan kompetisi pada tahun 2011 antara Liga Primer Indonesia dan Liga Super Indonesia menjadi pangkal persoalan dualisme klub sepak bola di berbagai daerah. Dualisme klub mencuat seketika ke permukaan, ada dua Arema untuk dua kompetisi, begitu juga dengan Persebaya. Banyak klub-klub yang terdengar asing tampil reguler di layar kaca, namun stadion kerap kali kosong melompong seperti melihat kompetisi yang dipaksakan. Rasanya seperti selalu ada saja tim tandingan untuk setiap tim yang sebelumnya sudah mengemuka. Bagaimana dengan pendukung mereka? Bagaimana dengan identitas kedaerahan klub yang sebelumnya sudah identik dan mewakili ciri khas kotanya masing-masing? Polemik dualisme, tak lain dan tak bukan memang polemik yang sarat kepentingan dari pejabat kelas tinggi hingga pejabat daerah. Walau badai besar dualisme kompetisi dan klub sudah surut, namun dualisme tetap menjadi momok bagi setiap klub apapun latar belakang pemicunya. Dualisme kompetisi hanya satu dari sekian banyak alasan terjadinya dualisme klub.

Belakangan ini, pegiat sepakbola Depok dibuat gelisah oleh isu dualisme yang menimpa satu-satunya klub sepakbola profesional yang merepresentasi identitas Kota Depok, Persikad Depok. Bagaikan penderitaan yang tiada berakhir bagi para pegiat, khususnya pendukung, mengingat isu tak sedap tersebut menghantam klub yang bermarkas di Stadion Merpati itu ketika Persikad belum lama "pulang kandang". Sebagai tambahan informasi, klub yang seharusnya bermain di kasta tertinggi persepakbolaan Indonesia pada tahun 2007 andai saja regulasi format kompetisi tak berubah ini sempat beralih kepemilikan dan berganti nama ketika menjadi Persikad Purwakarta pada tahun 2015 dan menjalani liga resmi pada kasta Divisi Utama di bawah naungan PSSI, sebelum kemudian PSSI dibekukan.

Melalui tulisan ini, penulis mencoba mengetengahkan polemik dualisme Persikad sejauh yang penulis ketahui dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, penulis berharap dapat berkontribusi, membuka diskursus dan mencari jalan keluar bersama-sama dengan setiap insan pegiat sepak bola, khususnya pegiat yang dipertemukan dengan romantis oleh Tuhan di tribun utara Stadion Merpati dan selalu setia meneriakkan nama yang sama: Persikad Depok!

Polemik Dualisme Klub

Isu dualisme Persikad muncul dalam diskusus publik sejak pertengahan Maret 2017. Dalam kondisi kerangka tim yang sedang berbenah melalui berbagai program latihan dan uji tanding berkala dalam menyongsong Liga 2 yang akan begulir dalam kurun waktu satu bulan ke depan, diskursus dualisme digulirkan pihak manajemen lama yang dikomandoi oleh Bapak Adi Gunaya. Dalam berbagai pemberitaan, Bapak Adi menyampaikan gagasan untuk membuat tim Persikad baru lantaran dirinya menilai manajemen pengelola Persikad kini yang dipimpin oleh Bapak Acep Ashari sebagai Komisaris dan Bapak Lilik Nugroho (Nugie) selaku Direktur Utama melalaikan kesepakatan yang terjalin dalam proses pengambilalihan kepemilikan saham klub dari manajemen lama (Bapak Adi) kepada PT. Persikad Paricara Dharma pada tahun 2016. Seperti yang dilansir oleh portal Tribunnews, kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan pelunasan hutang-hutang manajemen lama, lebih spesifiknya, hutang akan pelunasan gaji pemain, perangkat tim dan jasa catering yang tertunggak pada kurun waktu yang tidak dijelaskan secara mendetail. Sementara itu melalui portal Depoknet, Bapak Adi menyebutkan bahwa kepercayaan dirinya akan pengakuan sah PSSI terhadap tim Persikad versinya didasarkan oleh keyakinan bahwa pengurus PSSI sudah kadung mengenalnya sebagai pemilik dari Persikad Depok, dan tidak mengenal Bapak Acep atau Bapak Nugie yang mewakili kepengurusan manajemen Persikad kini.

Sontak, kabar tersebut membuat pegiat sepakbola seantero Depok kebingungan dalam membaca sengketa yang terjadi antara manajemen lama dan manajemen baru. Isu dualisme Persikad Depok menjadi buah bibir khususnya di kalangan pendukung, pewarta hingga pemain-pemain lama klub yang akhirnya menghasilkan berbagai diskursus baik secara langsung dalam forum-forum perkumpulan, juga yang tentunya menjadi kebiasaan generasi masa kini, diskursus di berbagai media sosial. Belum sampai paham akan akar permasalahan, atau setidaknya mendapati kejelasan dari kedua manamejen, pegiat sepakbola Depok sudah disuguhi dengan berita-berita terbaru mengenai persiapan tim versi Bapak Adi. Topksor mewartakan bahwa Bapak Adi telah mendapatkan pelatih untuk tim yang digagasnya, sedangkan untuk skuad tim Beliau mengaku hanya tinggal menghubungi mereka. Dalam kesempatan lain, melalui portal Breakingnews Bapak Adi juga menimbang opsi lain yakni melego tim Persikad versinya kepada para pengusaha, baik pribadi maupun konsorsium -di mana beberapa telah menjalin komunikasi dengan Beliau- pada angka empat miliar rupiah. Terlepas dari apakah seluruh pernyataan tersebut telah teraktualisasi dalam langkah konkret atau belum, isu liar dualisme Persikad terus bergulir dalam diskursus publik, khususnya bagi mereka yang merasa paling tersandera dengan seluruh kesimpangsiuran ini: pendukung Persikad. Tentunya, keresahan meliputi pendukung mengingat mereka tidak ingin cerita lama berlabuhnya Persikad ke kota lain seperti pada tahun 2009 dan 2015 terulang kembali. Opsi ini punya kemungkinan terjadi, karena bisa saja pemodal luar daerah memanfaatkan sengketa ini untuk memboyong Persikad ke luar, tahun ini atau di tahun-tahun selanjutnya.

Di pihak lain, manajemen Persikad Depok di bawah naungan PT Persikad Paricara Dharma yang telah mengoperasionalisasikan Persikad sejak berlaga pada perhelatan Indonesia Soccer Championship B 2016, cenderung menanggapi isu liar ini dengan santai. Direktur Utama Persikad, Bapak Nugie, lebih memfokuskan diri pada persiapan tim dan yakin dengan legalitas manajemen Persikad setelah mendaftarkan susunan kepengurusannya pada PSSI, seperti dilansir oleh Topskor. Dalam artikel berita yang sama, Bapak Idris (Walikota Depok) yang berperan besar di balik proses pengalihan kepengurusan antara kedua manajemen –dan menurut ensiklopedia bebas Wikipedia, dijuluki sebagai Bapak Sepakbola Depok- turut memberikan tanggapan terhadap isu dualisme ini dengan menyatakan bahwa menurutnya Bapak Adi tidak lagi berhak mengklaim Persikad sebagai miliknya dan mengharapkan Beliau agar bersikap profesional. Dalam kesempatan yang lain, Radar Depok mewartakan Bapak Nugie menyatakan bahwa memang belum ada konfirmasi dari pihak manajemen lama, padahal Ia meyakini polemik tersebut dapat dibicarakan baik-baik karena kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain dan mengetahui lokasi masing-masing, bahkan kerapkali berjumpa di lapangan. Masih dari artikel berita yang sama, Bapak Nugie sendiri mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui perihal permasalahan yang terjadi pada manajemen lama sehingga dirinya enggan menanggapi persoalan hutang piutang tersebut sembari meyakini bahwa dasar hukum Persikad Depok yang selama ini dikelolanya bersifat resmi.

Sejauh ulasan-ulasan yang tersebar di berbagai portal berita, nampak pembahasan masih hanya menyentuh kulit dari permasalahan. Padahal, persoalan yang disinggung bukan persoalan main-main. Ambil contoh, opsi penjualan Persikad senilai empat miliar. Apa jadinya jika di satu pihak sudah ada kesepakatan penjualan tim Persikad senilai empat miliar, sedangkan kerangka tim dan aset tim yang dimaksud Persikad sendiri berada di bawah naungan manajemen lain? Ambil lagi soal kepesertaan di PSSI. Bukankah lisensi resmi kepemilikan klub hanya ada satu? Jika faktanya isu kepemilikan masih bisa dipersoalkan, lantas siapa yang kini memegang lisensi resmi atas nama Persikad Depok tersebut? Berbagai pertanyaan menyeruak seketika: Seperti apa klausul yang tertera dalam kesepakatan pengalihan kepengurusan dari manajemen lama ke manajemen baru? Benarkah manajemen baru telah ingkar janji? Pihak mana yang mengantongi lisensi resmi Persikad? Mengapa tidak ada klarifikasi resmi? Bagaimana posisi klub internal Persikad Depok menanggapi hal ini? Bagaimana dengan nasib tim yang selama ini sudah dikelola dan dipersiapkan dengan terarah?

Mencari Jalan Keluar

Untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut, dibutuhkan satu hal: kejelasan. Membiarkan isu liar terus bergulir tentu tidak sehat, jika semakin lama dibiarkan dikhawatirkan akan semakin berlarut dan mengurangi semarak persepakbolaan di Depok sendiri. Jangan biarkan persoalan ini, membuat iklim persepakbolaan di Depok justru menjadi kurang kondusif. Maka itu, penulis merekomendasikan beberapa buah pikiran dalam menghadapi kesimpangsiuran ini.

  1. Menggelar Konferensi Pers/Merilis Pernyataan Pers

Penting untuk diingat bahwa klub sepak bola profesional dikelola oleh manajemen perusahaan tempat klub tersebut bernaung. Permasalahan manajemen, adalah permasalahan perusahaan. Akan sangat lebih baik, jika penyelesain permasalahan dilakukan sebagaimana sengketa terjadi pada suatu perusahaan: melalui jalur yang resmi dalam koridor hukum yang berlaku. Lebih krusial lagi untuk diingat bahwa yang membuat klub dapat bertahan dan tumbuh kembang adalah manajemen yang stabil dan berkelanjutan, bukan manajemen yang setiap tahun harus mencari pendana, berganti-ganti pendana mencirikan pengelolaan manajemen yang kurang baik. Penting untuk menumbuhkan budaya perusahaan. Terlebih, seharusnya polemik ini dapat menjadi kesempatan bagi PT Persikad Paricara Dharma untuk menunjukkan tata kelola manajemen yang cakap dengan menanggapi isu liar yang bergulir lewat cara yang resmi. Jika memang yakin akan dasar hukum yang dimiliki, mengapa tidak menggelar konferensi pers? Atau lebih sederhana lagi, pernyataan pers resmi saja juga sudah cukup. Perusahaan dapat menunjukkan kinerja unit legal dan komunikasi publik, melalui “kesempatan” tersebut.

Gugatan akan keabsahan lisensi klub yang perusahaan kelola seharusnya menjadi isu yang sangat darurat untuk ditanggapi. Dengan anggapan bahwa polemik dualisme membuat sponsor dan investor sungkan untuk bermitra serta berinvestasi, perusahaan sebagai roda keuangan bagi klub perlu memperhatikan kemungkinan tertutupnya beragam kesempatan kerja sama stategis yang bisa saja hilang lantaran polemik ini. Kecuali, jika memang perusahaan sudah memiliki rencana matang lainnya dalam mengarungi satu musim ke depan bersama risiko-risiko lanjutan dari polemik ini yang tidak menentu. Tentu, kepastian adalah determinan yang sangat krusial dalam berbisnis. Harus ada perhatian lebih dalam memposisikan Persikad tidak hanya sebagai klub sepakbola, tapi juga manajemen yang cakap dalam melakukan tata kelola, khususnya soal-soal di luar lapangan. Dengan menggelar konferensi pers atau merilis pernyataan pers resmi, akan didapatkan kejelasan mengenai pendirian perusahaan sehingga terkikis sebagian, jika tidak semua, kesimpangsiuran polemik ini. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi preseden dan semangat yang positif dalam membangun kebiasaan profesional sebagai kontribusi terhadap tata kelola persepakbolaan profesional di Depok yang juga masih dalam tahap perkembangan.

  1. Mediasi dan Jalan – Jalan Penyelesaian Masalah melalui Cara Kekeluargaan

Masih ingat aksi sowan Ridwan Kamil kepada Ketua The Jak di sekretariat Persija untuk hanya sekedar menyampaikan “numpang permisi” karena Bobotoh akan bertamu dalam gelombang besar ke jantung kota Jakarta, ke kandang Persija Jakarta, Stadion Utama Gelora Bung Karno? Pada opsi ini, kita membutuhkan sosok inisiator yang mampu dengan segenap kesadaran memediasi konflik maupun sengketa yang terjadi. Dalam pengertian ini, kita dapat memposisikan klub sepakbola sebagai aset sosio-kultural bagi seluruh warga yang terikat dalam satu identitas kedaerahan. Seperti halnya Persib, Persikad juga bukan aset pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan klub sepakbola berjalan pada “lintasannya” masing-masing sesuai dengan regulasi PSSI yang mendorong kemandirian klub secara finansial dari sokongan anggaran daerah. Tapi, klub sepakbola juga merupakan identitas daerah. Dia yang merepresentasikan ciri khas dan keunikan sosio-kultural suatu daerah dalam federasi sepakbola. Sehingga sebagai ikon, dia bertalian langsung dengan masyarakat. Seperti halnya Persib yang bertalian dengan Bobotoh, di mana Bobotoh (pada umumnya) sebagai warga Bandung bertalian dengan pemerintah kota Bandung secara langsung maka sudah sangat tepat langkah yang dicontohkan oleh Kang Emil dalam kapasitasnya merepresentasikan Bandung, merepresentasikan kepentingan bersama warga Bandung yang memiliki pertalian emosional dengan Persib, untuk secara kekeluargaan menjalin tali silaturahmi dengan pihak Persija dan The Jak. Kesadaran untuk mengurangi ketegangan dengan memulai komunikasi yang konstruktif demi kepentingan bersama menjadi model yang dapat dicontoh dari opsi ini.

Pertanyaannya, siapakah sosok yang dapat kita harapkan untuk muncul sebagai inisiator untuk memulai mediasi dalam polemik dualisme Persikad ini? Penulis rasa, pembaca sudah dapat menerka siapa sosok yang paling merepresentasikan kepentingan bersama warga Depok. Lebih dari itu, kota ini masih memiliki Askot PSSI, KONI, dan klub-klub internal yang juga berkecimpung dalam kancah persepakbolaan kota. Libatkan, tidak perlu proses mediasi sampai mengintervensi urusan legal di antara kedua manajemen karena urusan tersebut merupakan ranah Askot. Mediasi antara manajemen lama dan manajemen baru butuh inisiator. Pertemuan-pertemuan formal dan informal perlu dilaksanakan untuk mengikis praduga dan menegaskan kembali komitmen untuk sama-sama memecahkan masalah dengan pendekatan kekeluargaan sehingga meminimalisir kemungkinan eskalasi sengketa ini meningkat menjadi konflik terbuka. Masalah ini butuh sosok yang bisa merangkul, sesederhana itu.

  1. Konsolidasi Pendukung

Dalam keadaan tidak hadirnya titik terang melalui kedua jalan di atas dan polemik yang berkelanjutan, konsolidasi pendukung Persikad dari berbagai unit menjadi sangat darurat untuk menyelamatkan simbol Persikad yang tunggal itu sendiri. Tinggalkan sejenak embel-embel yang beraneka ragam itu, saatnya berjejaring karena satu identitas yang sama: pendukung setia Persikad Depok. Jalan-jalan yang dapat diupayakan selain mendorong pihak-pihak yang telah disebut sebelumnya untuk menjalankan peran sesuai dengan kapasitasnya, adalah dengan menggulirkan petisi dan kampanye sosial seperti kampanye #savepersikad yang pernah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Petisi dapat ditujukan kepada pihak-pihak strategis, utamanya PSSI, untuk segera menindaklanjuti dan menjatuhkan putusan terhadap polemik tersebut. Petisi sepenuhnya legal dan dilindungi Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga menjadi jalan pamungkas ketika dua cara terdahulu kandas. Menjadi kelompok kepentingan dengan menekan federasi sebagai pucuk pimpinan yang mengelola industri persepakbolaan untuk menindaklanjuti aspirasi tertentu merupakan hal yang sah. Dengan cara yang sama serta melalui serangkaian perjuangan yang heroik dan tanpa henti, Bonek berhasil mengembalikan Persebaya Surabaya ke kancah persepakbolaan nasional. Sangat menginspirasi bukan?

Semua ini merupakan buah pikiran yang tentunya masih sangat terbatas dari penulis, sehingga kritik dan saran yang membangun akan dengan senang hati penulis terima. Tentunya penulis sendiri tidak mengharapkan polemik dualisme Persikad akan terus berlanjut dari sengketa hingga menjadi konflik terbuka. Perlu upaya lebih untuk mendudukkan perkara secara jelas, apa akar masalahnya? Di mana letak kelalaiannya? Bagaimana proses penyelesaiannya? dsb. Prahara yang mengemuka tidak kian menjernihkan, karena setiap pernyataan yang muncul dari masing-masing pihak melalui media massa hanya bersifat satu arah. Belum ada dialog, belum ada mediasi. Lantas, apakah masih jauh polemik ini dari akhir ceritanya? Bagaimana dengan liga yang akan berjalan kurang dari satu bulan lagi? Ataukah kita hanya akan menunggu dan menunggu? Entah kepada siapa penulis bertanya, entah pula penulis mengharapkan jawaban seperti apa.

Mari membuka diskursus dan bergerak nyata. Semangat yang positif ini jangan sampai hanya berhenti di diri kita sendiri #SelamatkanPersikad!

Penulis dapat dihubungi melalui email di mydpr2@gmail.com

Referensi

Anonim. 2017. 10 Persikad Juga Engga Apa-apa diakses dari laman http://radardepok.com/2017/03/10-persikad-juga-engga-apa-apa/

Anonim. 2017. Persikad Depok Tandingan Segera Dibentuk diakses dari laman http://www.depoknet.com/persikad-depok-tandingan-segera-dibentuk/

Budi Rahmanto. 2017. Persikad Depok Siap Dilego 4 Miliar diakses dari laman http://breakingnews.co.id/2017/03/19/persikad-depok-siap-dilego-4-miliar/

Dodi Esvandi. 2017. Pengurus Lama Persikad Bikin Tim Tandingan untuk Liga 2 diakses dari laman http://www.tribunnews.com/superskor/2017/03/12/pengurus-lama-persikad-bikin-tim-tandingan-untuk-liga-2

Suryansyah. 2017. Adi Kumis Bikin Persikad Tandingan, Nugie Tak Ambil Pusing diakses dari laman http://m.topskor.id/detail/47942/Adi-Kumis-Bikin-Persikad-Tandingan-Nugie-Tak-Ambil-Pusing

 

Komentar