Belajar dari Negara-negara yang Pernah Diberi Sanksi oleh FIFA

Belajar dari Negara-negara yang Pernah Diberi Sanksi oleh FIFA

Intervensi pemerintah menjadi salah satu alasan mengapa FIFA menghukum federasi sepakbola  di sebuah negara. Menurut viva.co.id, Indonesia menjadi negara ke-12 yang dikenai sanksi oleh FIFA. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menpora mengintervensi dengan membekukan kepengurusan PSSI. FIFA menganggap tindakan Menpora sudah terlalu jauh. Alhasil, tindakan tersebut berbuah sanksi dari FIFA sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Menjadi negara ke-12 yang diberi sanksi oleh FIFA seharusnya Indonesia bisa secara cepat mengatasi masalah yang terjadi, dengan belajar dari pengalaman negara-negara sebelumnya yang mayoritas memiliki sumber masalah yang sama, yakni intervensi dari pemerintah.

Dari 11 negara yang pernah disanksi FIFA, ada beberapa negara yang cepat menyelesaikan konflik.Contohnya, seperti negara Kamerun yang disanksi hanya 17 hari. Seperti yang dikutip dari panditfootball.com. Pemerintahan dan federasi sepakbola Kamerun membentuk tim normalisasi sebgaia penengah dan akhirnya membebaskan negara mereka dari sanksi FIFA.

Indonesia juga bisa berkaca dari negara Nigeria yang mempu mengatasi permasalahan yang terjadi hanya dalam kurun waktu 9 hari saja. Atau dengan Yunani yang hanya diberi sanksi selama empat hari saja.  

Pasti ada rahasia bagaimana negara-negara tersebut menyelesaikan konflik yang terjadi di negara tersebut. Berikut beberapa list negara yang pernah disanksi oleh FIFA dan cara penyelesaiannya.

Brunei Darussalam    

Dikucilkan dari pergaulan sepakbola internasional sejak tahun 2009, tepatnya pada 30 September 2009. Hingga akhirnya pada 30 Mei 2011 sanksi dicabut. Selama dua tahun Brunei di anak tirikan oleh FIFA, hal ini terjadi karena pemerintah mengintervensi federasi PSSI-nya Brunei, yakni membentuk NFABD beserta kepengurusan baru dan membubarkan Federasi sepakbola Brunei yang lama (BAFA) karena dinilai bobrok, penuh dengan korupsi dan tak mampu memberikan prestasi apa-apa bagi negara.

Selama dua tahun pula Brunei Darussalam berbenah. Pembinaan usia dini jadi tujuan utama. Alhasil, ketika Brunei Darussalam kembali ke kancah sepakbola Internasional membuat banyak gebrakan. Puncaknya adalah mengalahkan Timnas Indonesia yang diperkuat Andik Vermansnyah 2-0 di partai puncak turnamen Hassanal Bolkiah tahun 2012. Disanksi FIFA tak membuat Brunei Darussalam terpuruk.

Peru

Peru pernah merasakan tidak enaknya dilarang mengikuti ajang kompetisi rilisan kalender FIFA termasuk kehilangan hak sebagai tuan rumah Piala Amerika Selatan U-20. Hal ini disebakan karena federasi sepakbola Peru (FPF) saling sikut-sikutan dengan pemerintah.

Pemerintah Peru tidak merestui pengangkatan ketua FPF yang bernama Manuel Burga, karena menurut pemerintah Peru, pemilihan tersebut tidak dilakukan dengan cara yang benar. Peru pun kena getahnya dan menerima sanksi selama sebulan sebelum akhirnya dicabut karena memilih untuk melakukan pemilihan ulang.

Kuwait

Punya masalah yang hampir 11-12 dengan Peru. Pemerintah melakukan intervensi didalam proses pemilihan ketua umum dan pengurus. Alhasil, FIFA memberikan sanksi kepada KFA pada 30 Oktober 2007, namun pada 15 november di tahun yang sama, FIFA mencabut karena melakukan pemilihan ulang ketua umum.

Iran

Pemilihan ketua umum yang dilakukan dengan campur tangan pemerintah dalam pemenangan calon ketua umum bernama Mohammed Dadgan. Ia terpilih untuk kedua kali, padahal sebelum terjadinya sanksi pada 23 November 2006, FIFA telah memperingatkan untuk pemilihan ulang. FIFA akhirnya mencabut sanksi pada 17 Desember 2006 setelah diadakan pemilihan ulang.  

Belajar dari Para Pendahulu

Pelajaran yang bisa kita ambil adalah adanya kesamaan, antara negara-negara yang berada di list dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Misalnya, di Brunei Darussalam, pemerintah mengintervensi asosiasi sepakbola disana karena dinilai tidak becus dalam menangani sepakbola di Brunei. 

Hampir sama situasinya dengan PSSI saat ini yang gagal menyelesaikan konflik dualisme klub, transparansi keuangan, problem sepakbola gajah (Match Fixing) , gaji telat dan segelintir masalah lain yang tak terselesaikan.

Pun demikian dengan yang terjadi di Peru, Kuwait dan Iran hampir seirama dengan keadaan di sini. Surat keputusan pembekuan kepengurusan PSSI oleh Menporan membuat status ketua PSSI yang baru La Nyalla tidak diakui oleh pemerintah.

Meski surat pembekuan anggota PSSI oleh Menpora dinyatakan ditunda sementara oleh PTUN, sehingga PSSI dapat bekerja. Nyatanya, PSSI juga tak segera berbenah alias tidak melakukan apapun, dan hanya mencari-cari titik-titik kesalahan yang dilakukan oleh lawan sparingnya, yakni Menpora.

Dengan demikian Menpora yang tak kunjung merealisasikan perubahan yang dijanjikan bersamaan pembentukan tim transisi. Gelaran Piala Kemerdekaan dan Piala Presiden yang didengungkan, sampai saat ini masih sekedar wacana tanpa jadwal pasti. Belum lagi gelaran untuk usia U-13, U-15, U-17 dan U-19 serta Liga Mahasiswa yang entah kapan dimulai bergulirnya.

Nasib pemain sudah banyak terkatung-katung tidak jelas akibat kelamaan libur karena kompetisi belum jelas kapan dimulainya, pun demikian dengan para pengurus klub yang berlomba-lomba tutup tikar satu per satu karena tidak ada kejelasan masa depan klub. 

Tanggal 23 Juni nanti adalah waktu paling lambat bagi kedua kubu bertemu. Akankah rujuk keduanya menghasilkan sebuah momentum pembenahan bagi sepakbola Indonesia, sehingga ada kemungkinan pembekuan FIFA bisa segera dicabut atau kembali deadlock dan memilih jalan sendiri-sendiri tanpa tujuan pasti.(@handyfernandy

Komentar

Baca Juga